Menu

Dark Mode
PFII: Instrumen Kedaulatan Ekonomi Pemerintah Tegaskan PFII Tetap Kawal Transparansi dan Aturan Antipencucian Uang Investor Global Sambut Positif Rencana Pengembangan PFII di Indonesia PFII Jadi Wajah Baru Pusat Keuangan Indonesia Pemerintah Pastikan Pembangunan Koperasi Merah Putih Terus Dikoreksi dan Dipercepat Pemerintah Tertibkan Lokasi Koperasi Merah Putih Lebih Tepat Guna

Berita

Sekolah Rakyat Perluas Akses Pendidikan Layak bagi Keluarga Prasejahtera

badge-check


					Sekolah Rakyat Perluas Akses Pendidikan Layak bagi Keluarga Prasejahtera Perbesar

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan belajar yang setara, inklusif, dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan.

“Sekolah Rakyat adalah bukti kehadiran negara untuk memastikan pendidikan bermutu dapat diakses seluruh kalangan secara gratis,” ujar Mu’ti.

Ia menekankan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk bersekolah dan berprestasi. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai fondasi membangun masa depan.

“Kami ingin Sekolah Rakyat menjadi penghubung bagi murid dalam meraih cita-cita. Kemendikdasmen berkomitmen membangun ekosistem pendidikan yang inklusif agar anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat, kuat, dan tangguh,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan fokus utama program ini adalah menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau mereka sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat,” tegas Agus Jabo.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih juga mengatakan Sekolah Rakyat yang dirancang khusus untuk masyarakat prasejahtera, melibatkan koordinasi lintas kementerian dengan pendekatan bantuan sosial.

“Sekolah Rakyat leading sectornya bukan Kemendikdasmen, bahkan Kementerian Sosial. Kenapa? Karena pendekatannya kemiskinan. Jadi dari desil 1, desil 2, pokoknya yang miskin, bahkan miskin ekstrem,” ujar Abdul.

Lebih lanjut, Fikri mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengkritik kekurangan pemerintah, tetapi turut berkolaborasi dalam memajukan pendidikan.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera yang mampu melanjutkan pendidikan tanpa hambatan berarti. Pemerintah optimistis, melalui langkah konkret dan kolaboratif ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat dan berdaya saing di masa depan. (*)

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Pemerintah Tegaskan PFII Tetap Kawal Transparansi dan Aturan Antipencucian Uang

22 August 2026 - 00:14

Investor Global Sambut Positif Rencana Pengembangan PFII di Indonesia

22 August 2026 - 00:14

Pemerintah Pastikan Pembangunan Koperasi Merah Putih Terus Dikoreksi dan Dipercepat

22 August 2026 - 00:14

Pemerintah Tertibkan Lokasi Koperasi Merah Putih Lebih Tepat Guna

22 August 2026 - 00:14

Pemerintah Perkuat Satgas Karhutla untuk Lindungi Layanan Dasar Masyarakat

22 August 2026 - 00:14

Trending on Berita