Jakarta — Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi kedaulatan nasional melalui pendekatan yang semakin komprehensif: deregulasi kebijakan, penguatan hilirisasi, modernisasi pertanian, hingga ekspansi lahan produksi. Strategi ini dinilai memperkuat capaian swasembada sekaligus menjaga keberlanjutannya di tengah tantangan global dan perubahan iklim.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian swasembada beras sebagai tonggak penting kemandirian bangsa.
“Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pada Juni 2025 mencapai 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—dan hingga kini tetap berada dalam posisi aman,” ujarnya dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 beberapa waktu lalu.
Produksi beras nasional 2025 tercatat sekitar 34,71 juta ton, meningkat dari 30,62 juta ton pada 2024 yang terdampak El Nino. Sektor pertanian juga tumbuh 5,03 persen, menopang pertumbuhan ekonomi nasional 5,11 persen (yoy) pada kuartal IV 2025, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan dua strategi utama: deregulasi dan transformasi pertanian modern.
Dalam setahun terakhir, 13 Peraturan Presiden diterbitkan di sektor pertanian serta sekitar 500 regulasi internal dicabut. Reformasi tata kelola pupuk menjadi contoh konkret.
“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran.
Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga mendorong perputaran ekonomi desa hingga Rp132 triliun. Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang 2025 berada di atas 115, mencerminkan kondisi yang relatif baik secara statistik.
Di tingkat perencanaan, swasembada dan hilirisasi menjadi agenda besar dalam RPJMN 2025–2029. Peneliti Yayasan Kekal Berdikari, Jan Prince Permata, menekankan bahwa ketahanan pangan memiliki dimensi strategis yang lebih luas.
“Tidak ada negara yang benar-benar berdaulat tanpa kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut martabat bangsa, stabilitas sosial, dan masa depan pembangunan. Karena itu, swasembada pangan bukan hanya target produksi, tetapi agenda strategis yang menentukan arah keberlanjutan sebuah negara,” ujarnya.
Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai keberlanjutan harus dibangun melalui peningkatan produktivitas.
“Sekitar 60 persen keberhasilan budidaya ditentukan oleh benih yang baik,” seraya mendorong revitalisasi lembaga perbenihan nasional.
Strategi ketahanan pangan juga mencakup ekspansi lahan dan diversifikasi komoditas. Pemerintah memperluas fokus ke kedelai, bawang putih, bawang merah, gula, hingga garam.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan swasembada garam pada 2027. Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menyatakan optimisme tersebut.
“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.
Langkah ekstensifikasi dilakukan melalui pengembangan sentra tambak di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta pembangunan pabrik garam modern oleh BUMN PT Garam dengan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR).
Di sektor pertanian, program cetak sawah dan pengembangan kawasan pangan juga diperluas, termasuk di Papua Selatan. Kebijakan ini disertai penguatan irigasi dan mekanisasi guna menjaga produktivitas jangka panjang.
