Jakarta – Dinamika perekonomian global yang ditandai dengan kenaikan suku bunga di negara-negara utama kembali memberi tekanan pada pasar keuangan dunia, termasuk Indonesia. Guncangan yang sempat terjadi di Bursa Efek Indonesia menjadi pengingat pentingnya memperkuat fondasi ekonomi domestik agar lebih tangguh menghadapi volatilitas eksternal.
Sejumlah pemangku kepentingan menilai gejolak tersebut harus dimaknai sebagai momentum introspeksi nasional. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menegaskan bahwa peningkatan tata kelola dan transparansi ekonomi merupakan kebutuhan mendasar, terlepas dari ada atau tidaknya tekanan global.
“Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan agar perekonomian nasional benar-benar kuat,” ujarnya. Menurut Edy, standar internasional kerap dijadikan instrumen untuk memberi tekanan ekonomi terhadap negara atau kawasan tertentu, sehingga ketahanan internal menjadi faktor kunci.
Pandangan serupa disampaikan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Mervin Goklas Hamonangan. Ia menilai sistem keuangan global masih diwarnai hegemoni aset negara maju. Keputusan ekonomi negara-negara utama sering kali berorientasi pada kepentingan domestik mereka tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi negara berkembang yang relatif lebih rapuh.
“Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” kata Mervin. Ia menambahkan, tekanan keuangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen pengaruh geopolitik non-militer, terutama oleh negara yang memiliki posisi dominan dalam perdagangan global.
Namun, peneliti Departemen Hubungan Internasional di CSIS, M Habib Abiyan Dzakwan, menilai guncangan BEI kali ini lebih dipengaruhi faktor domestik dibandingkan geopolitik. Menurutnya, jika melihat kinerja bursa di kawasan, tekanan yang terjadi masih relatif sejalan.
“Kita harus menumbuhkan mental melihat ke dalam kalau ada apa-apa. Jangan biasakan kalau ada hal buruk menyalahkan faktor luar. Sementara saat ada hal baik menyatakan karena faktor dari dalam,” ujarnya. Meski demikian, Habib sepakat perlunya perbaikan tata kelola dan mekanisme mitigasi risiko jangka panjang secara menyeluruh, tidak terbatas pada sektor keuangan.
Dalam konteks tersebut, para pengamat menilai strategi penguatan fundamental domestik harus dilakukan secara lintas sektor. Stabilitas fiskal, reformasi struktural, peningkatan transparansi, serta penguatan kepercayaan investor menjadi kunci menjaga daya tahan ekonomi nasional.
Selain itu, keterlibatan diplomasi ekonomi juga dinilai penting. Habib menilai Kementerian Luar Negeri perlu lebih dilibatkan dalam upaya mitigasi risiko global, tidak hanya dalam momentum tertentu. Sinergi kebijakan ekonomi dan luar negeri diyakini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.
