Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa capaian tingkat kepuasan publik sebesar 79,9 persen terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tidak dijadikan sebagai tujuan utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pelaksanaan program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam memerangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memastikan manfaat kebijakan dapat segera dirasakan secara luas.
Hasil survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebanyak 79,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut mencerminkan penerimaan publik yang relatif tinggi terhadap program-program pemerintah yang telah berjalan sejak awal masa pemerintahan.
Namun demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hasil survei bukanlah acuan utama bagi pemerintah dalam bekerja. Pemerintah, kata dia, lebih memprioritaskan kerja nyata melalui percepatan berbagai program yang diyakini mampu mengurangi beban dan permasalahan masyarakat.
“Sebagaimana setiap ada hasil survei, bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar. Bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita,” ujar Prasetyo.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menempatkan agenda pengentasan kemiskinan sebagai target utama pemerintahan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas yang dipandang sebagai tantangan besar bangsa.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo kerap menyebut isu-isu tersebut sebagai “perang” yang harus dihadapi secara serius. “Kita ini perang dengan kemiskinan, perang dengan masalah kualitas pendidikan kita, perang dengan masalah kualitas kesehatan. Ini perang dalam tanda kutip, jangan diartikan salah. Musuh kita hari ini itu,” katanya.
Prasetyo menegaskan pemerintah akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai target-target tersebut, tanpa menjadikan hasil survei sebagai orientasi utama. Ia mengakui bahwa meskipun hasil survei menunjukkan angka positif, pemerintah menyadari bahwa sejumlah program strategis membutuhkan proses dan waktu agar hasilnya optimal.
Salah satu contohnya adalah program renovasi sekolah yang jumlahnya mencapai sekitar 300 ribu unit di seluruh Indonesia. “Mungkin baru bisa kita selesaikan dalam dua sampai tiga tahun. Itu pun kami belum puas,” ujarnya.
Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 15–21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden melalui metode simple random sampling. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)
