Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan secara adil, bersih, dan tepat sasaran tanpa praktik titipan maupun suap. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Gus Ipul mengimbau seluruh petugas seleksi siswa Sekolah Rakyat agar menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Ia menekankan bahwa proses seleksi harus bebas dari kepentingan pribadi maupun intervensi pihak tertentu yang berpotensi merusak tujuan mulia program tersebut. “Jadi kami berharap tim seleksi untuk tidak main-main, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap,” kata Gus Ipul. Ia menegaskan bahwa hanya anak-anak yang benar-benar memenuhi kriteria yang berhak diterima di Sekolah Rakyat. “Tapi benar-benar mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Itu adalah jelas arahan Presiden,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam proses seleksi agar penerimaan siswa benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Ia berharap tim seleksi di lapangan mampu berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik di daerah masing-masing. “Kita ingin petugas di lapangan benar-benar konsisten, bekerja sama dengan Dinsos setempat, Dikdasmen setempat, dan BPS setempat untuk menyasar mereka yang berada di Desil 1 dan Desil 2,” ujarnya.
Penegasan pemerintah tersebut mendapat dukungan dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, meminta agar Program Sekolah Rakyat dilaksanakan secara selektif dan tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang diterima, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan.
Singgih juga menyoroti pentingnya penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pekerja sosial lainnya. Ia menilai, para pendamping sosial harus aktif turun langsung ke lapangan untuk mendeteksi secara dini kerentanan keluarga, termasuk tekanan psikologis yang dialami anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut dinilai krusial agar intervensi negara melalui Sekolah Rakyat benar-benar menyentuh aspek kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.
Selain itu, Singgih mengingatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berbasis pada data kemiskinan yang mutakhir dan terverifikasi. Program ini, menurutnya, tidak boleh sekadar mengejar target fisik atau administratif, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan masa depan generasi muda. “Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini,” kata Singgih.
Dengan komitmen kuat pemerintah dan dukungan parlemen, Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. (*)
