Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pencapaian pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mencapai sekitar Rp 149 triliun sepanjang tahun 2025, sebagai bagian dari dukungan kuat terhadap percepatan pembangunan ekonomi di level desa dan kelurahan. Realisasi pembiayaan ini sekaligus memperkuat akselerasi program nasional yang bertujuan menciptakan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pencapaian ini diungkapkan oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut merupakan alokasi awal yang ditujukan untuk pembangunan lebih dari 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.
Dapat kami sampaikan bahwa per Desember tahun 2025 telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp 149 triliun sebagai pembiayaan awal untuk pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, ujar Friderica.
Menurut Friderica, dukungan ini merupakan bagian dari sinergi antara sektor jasa keuangan dan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa, peningkatan kapasitas usaha lokal, serta penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah. Selain itu, OJK juga terus mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, yang dipandang sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi aktif beroperasi sepanjang 2026 agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menargetkan sedikitnya 25 ribu Kopdes Merah Putih sudah beroperasi pada Maret mendatang dari total rencana 81 ribu koperasi secara nasional.
Menurutnya, koperasi akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan mendorong kebangkitan ekonomi di berbagai sektor.
Hal itu menunjukkan bahwa perekonomian nasional akan kembali menguat di seluruh sektor, tegas Presiden.
Dengan dukungan ini, program Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya meningkatkan akses modal untuk masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh. (*)
