Jakarta – Program gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus dimatangkan dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai penggerak produksi genteng nasional berbasis teknologi sekaligus ramah lingkungan. Langkah ini dinilai dapat memperkuat ekonomi desa sembari meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi desa berpotensi memproduksi genteng dengan memanfaatkan inovasi material, termasuk bahan campuran turunan limbah batu bara yang dikombinasikan dengan tanah liat.
“Itu bisa dijadikan bahan campuran untuk menjadikan genteng yang berbahan baku tanah, ditambah sedikit bahan dari sisa batu bara. Itu bisa menjadikan hasil produk gentengnya akan lebih ringan dan lebih kuat,” ujar Ferry.
Menurut Ferry, pendekatan teknologi memungkinkan harga genteng lebih terjangkau. “Presiden bisa sampai memikirkan itu karena memang sebenarnya genteng bisa diproduksi dengan harga yang lebih murah, terjangkau dengan tadi pendekatan-pendekatan baru,” ujarnya. Ia juga menegaskan keunggulan bahan baku yang tersedia luas. “Kalau tanah kan semua juga ada,” ungkap Ferry.
Program tersebut turut berkaitan dengan perhatian Presiden terhadap kebersihan lingkungan. “Presiden ingin masalah ‘resik’, kebersihan, karena sekarang ternyata kan masalah sampah menjadi masalah yang terjadi di mana-mana dan belum ada solusinya. Sekarang pemerintah dalam waktu dekat akan ada pengelolaan sampah, jadi tidak dibuang ke TPA sampah, tapi langsung dikelola di tempat pengelolaan sampah,” terang Ferry.
Dukungan daerah mulai menguat. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Rachmawati mengatakan pihaknya tengah melakukan verifikasi wilayah produksi. Ya, kami masih memverifikasi lokasi yang memenuhi untuk melakukan produksi genteng, karena kondisi geografis kita berbeda, ungkap Rachmawati.
Ia memastikan komitmen daerah terhadap program pemerintah pusat. Pada prinsipnya daerah, khususnya Kalimantan Tengah, siap mendukung program strategis Presiden RI, tentunya di bawah bimbingan Kementerian Koperasi, ujar Rachmawati.*
