Jakarta – Pemerintah memperkuat agenda ketahanan energi di Papua melalui dua pendekatan utama, yakni pengembangan energi baru terbarukan berbasis komoditas pertanian lokal serta peningkatan investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).
Langkah ini dinilai penting untuk memperluas sumber pasokan energi nasional sekaligus mendorong kontribusi kawasan timur Indonesia dalam mendukung kebutuhan energi jangka panjang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan komoditas pertanian di Papua yang berpotensi menjadi bahan baku energi terbarukan. Komoditas seperti singkong dan tebu dipandang dapat diolah menjadi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan target produksi bahan baku bioetanol nasional dari berbagai sumber, termasuk Papua, diproyeksikan dapat mencapai 300 ribu kiloliter (KL) per tahun.
“Kalau yang Papua itu, informasi yang disampaikan ke kami, targetnya adalah membuat 300 ribu kiloliter per tahun,” ujar Eniya.
Namun, Eniya menjelaskan bahwa pengembangan produksi bioetanol di Papua masih berada dalam tahap awal, dengan fokus pada pembibitan dan pengembangan tanaman sebagai fondasi penyediaan bahan baku.
“Tetapi kan bahan bakunya sekarang baru bibit, baru pembibitan yang diperbanyak, diperluas seperti itu, masih jauh sih. Kalau itu masih jauh,” tambahnya.
Selain Papua, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan pasokan bahan baku bioetanol dari wilayah lain di luar Pulau Jawa. Kebijakan ini ditujukan agar produksi lebih merata dan biaya logistik dapat ditekan.
“Sumber di luar Jawa harus diperkuat, pabrik biotanol juga nanti harus banyak di luar Jawa. Karena kita menginginkan, nanti kan distribusi logistik segala macam itu sangat memakan biaya logistik tinggi. Nah pentahapannya itu ada di daerah yang ada sumbernya juga. Yang dimandatorikan itu di daerah yang ada sumbernya,” jelas Eniya.
Di sisi lain, penguatan ketahanan energi Papua juga didorong melalui investasi sektor hulu migas. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan terhadap rencana investasi RH Petrogas Companies in Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat penerimaan negara maupun daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH).
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, berharap kegiatan usaha hulu migas tersebut dapat berjalan optimal.
“Kami berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan baik. Jika produksi berjalan optimal, tentu akan berdampak pada penerimaan negara maupun daerah melalui skema bagi hasil migas,” pungkas Suroso. #
