Jakarta — Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan tetap memperoleh hak pendidikan. Program prioritas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini dipandang sebagai terobosan strategis untuk memperluas akses pendidikan bermutu sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan keputusan besar negara demi masa depan generasi muda. Sekolah berasrama ini dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal akibat keterbatasan sosial dan ekonomi.
“Sekolah berasrama ini ditujukan bagi anak-anak yang mungkin selama ini tidak memiliki harapan, agar mereka kembali percaya pada masa depan,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan tertulis.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan dukungan penuh terhadap percepatan Sekolah Rakyat, khususnya pada aspek akademik dan tata kelola pembelajaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan kurikulum adaptif, skema guru, serta sistem pembelajaran yang berkelanjutan.
“Secara akademik, Sekolah Rakyat telah berjalan sesuai kurikulum nasional dan memberikan manfaat besar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan kurikulum multi-entry dan multi-exit untuk mengakomodasi keragaman latar belakang siswa. Guru-guru dibekali pelatihan khusus agar pembelajaran bersifat adaptif, kontekstual, sekaligus berorientasi pada penguatan karakter dan kompetensi dasar.
“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi ruang tumbuh generasi muda agar menjadi bagian dari bangsa yang hebat,” tegasnya.
Dari sisi penyelenggaraan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya integritas dan standar mutu yang tinggi. Dalam Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, Gus Ipul mengajak seluruh kepala sekolah membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan.
“Sekolah Rakyat harus dikenal karena mutu lulusannya, bukan karena latar belakang siswanya,” ujarnya.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa negara ingin lulusan Sekolah Rakyat memiliki daya saing dan karakter unggul. “Negara ingin mereka unggul, menjadi agen perubahan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat,” katanya.
Hingga 2025, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi, menampung 15.945 siswa dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di 104 titik turut memperkuat komitmen pemerintah. Melalui percepatan ini, negara memastikan tidak ada lagi anak rentan yang terputus sekolah, sekaligus meneguhkan pendidikan sebagai jalan utama menuju keadilan sosial dan Indonesia yang lebih maju.
