JAKARTA – Upaya pemerintah memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat dengan membangun rantai pasok pangan yang lebih adil dan efisien. Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memangkas jalur distribusi panjang melalui inisiatif Mak Comblang Project, sebuah skema yang dirancang untuk mempertemukan petani secara langsung dengan dapur MBG agar pasokan pangan semakin pasti dan harga lebih stabil.
Langkah strategis tersebut diawali melalui pertemuan koordinasi antara BGN dengan para petani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Forum ini menjadi pintu masuk pemetaan kondisi riil rantai pasok, baik dari sisi kapasitas produksi petani maupun kebutuhan dapur MBG, khususnya di wilayah Jakarta dan Bogor.
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, mengungkapkan selama ini petani dan dapur MBG berjalan di jalur yang tidak saling terhubung. Akibatnya, terjadi ketimpangan pasokan dan disparitas harga yang merugikan kedua belah pihak.
“Di Cipanas petani mengalami over supply, sementara dapur MBG di Jakarta dan Bogor justru kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga yang wajar. Mak Comblang Project hadir untuk menyambungkan dua sisi ini secara langsung,” ujar Dian.
Hasil pemetaan awal menunjukkan kesenjangan volume yang signifikan. Untuk komoditas jagung, misalnya, produksi petani Cipanas mencapai sekitar 30 ton per bulan, sementara kebutuhan dapur MBG di Jakarta mencapai 240 ton per bulan. Selain itu, disparitas harga juga mencolok, seperti pada komoditas wortel yang dibeli dapur MBG seharga Rp15.000–Rp25.000 per kilogram, namun hanya diterima petani Rp1.500–Rp3.000 per kilogram di tingkat kebun.
Melalui Mak Comblang Project, BGN mulai menyusun basis data terbuka mengenai komoditas unggulan, kapasitas produksi, serta kebutuhan dapur MBG. Data ini menjadi dasar penyusunan kalender tanam dan panen agar produksi berjalan bertahap, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan. Ke depan, menu MBG juga akan diselaraskan dengan ketersediaan hasil pertanian lokal tanpa mengabaikan standar gizi anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Trasodiharto, memastikan pihaknya tengah mengupayakan agar petani lokal dapat bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Petani lokal PPU sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG, baik sayuran maupun daging ayam. Kami terus lakukan pemetaan produksi,” ucapnya.
Komitmen serupa sampaikan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, saat meresmikan SPPG Srikandi Merah Putih, bahwa MBG harus memberi dampak ganda: meningkatkan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Bahan pangan dapur MBG harus dipenuhi dari hasil produksi masyarakat Kuansing agar ekonomi daerah ikut bergerak,” tegasnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola dapur, keterhubungan petani lokal dengan dapur MBG diharapkan semakin kuat, sehingga ketahanan pangan berbasis masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.
