Jakarta — Pemerintah memastikan keberlanjutan pembangunan di Papua melalui realisasi Dana Otsus Tahun 2025 yang mencapai 100 persen serta percepatan penetapan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otsus Tahun 2026 agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat waktu.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk menegaskan, Kemendagri secara aktif mengawal realisasi Dana Otsus sekaligus mendorong percepatan penetapan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otsus untuk tahun berikutnya.
Ribka mengungkapkan, pengawasan ketat pemerintah pusat membuahkan hasil positif. Pada tahun anggaran 2025, seluruh Dana Otsus di Papua berhasil direalisasikan secara optimal dengan capaian 100 persen.
“Berkat pengawasan ketat kami, di 2025 semua Dana Otsus terealisasi 100 persen, yang tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi,” ujar Ribka.
Untuk RAP Dana Otsus Tahun 2026, Ribka menjelaskan bahwa dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Tanah Papua, hingga pertengahan Januari 2026 sebanyak 29 Pemda telah menyelesaikan RAP secara final. Sementara itu, 19 Pemda lainnya masih dalam tahap penyempurnaan dokumen.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ribka menekankan pentingnya percepatan penetapan RAP agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Kemendagri akan melakukan pendampingan langsung ke daerah-daerah yang belum menyelesaikan RAP Dana Otsus Tahun 2026.
“Kami akan melaksanakan kunjungan ke wilayah pemerintah daerah yang belum menyelesaikan RAP Otsus Tahun 2026 bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah, guna melakukan pendampingan langsung, klarifikasi kendala, serta percepatan penyempurnaan dan penetapan RAP final sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Ribka.
Selain penguatan tata kelola anggaran, dukungan terhadap komitmen pemerintah juga disampaikan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP).
Ketua KEPP Otsus Papua Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA menegaskan pentingnya penyatuan arah kebijakan pembangunan Papua agar kontribusinya terhadap pembangunan nasional dapat terukur dan berkelanjutan.
“Kami dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sepakat menyatukan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pengurangan kesenjangan kawasan timur dan barat,” kata Velix.
Ia berharap sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat agar pembangunan di Papua berjalan konsisten, berkeadilan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. #
