Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan sebanyak 1.046 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari tahapan pemulihan bagi masyarakat terdampak banjir. Percepatan ini dilakukan untuk memastikan warga segera keluar dari pengungsian dan dapat menempati tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi keluarga.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan hunian sementara merupakan prioritas utama dalam penanganan pascabencana, karena menyangkut perlindungan dan martabat warga negara. Presiden menekankan bahwa negara harus hadir secara nyata dengan solusi cepat dan terukur agar masyarakat terdampak tidak berlama-lama hidup dalam kondisi darurat.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat terlalu lama di pengungsian. Hunian sementara harus segera disiapkan agar masyarakat bisa mulai kembali menata kehidupannya,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah mengintensifkan pembangunan huntara di Aceh Timur. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan standar teknis kebencanaan, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta akses terhadap fasilitas umum agar hunian dapat segera ditempati dan berfungsi optimal.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan bahwa percepatan pembangunan 1.046 huntara di Aceh Timur menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa BNPB melakukan koordinasi lintas sektor dan pengawasan langsung di lapangan guna memastikan target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana.
“Kami memastikan pembangunan hunian sementara berjalan sesuai standar dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak banjir,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara merupakan fondasi awal menuju pemulihan yang lebih menyeluruh, termasuk pembangunan hunian tetap dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Melalui langkah percepatan ini, negara menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi warganya dan memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
