Jakarta – Pemerintah mempercepat pemulihan layanan dasar dan infrastruktur di Sumatra Barat dan Sumatra Utara pascabanjir untuk memastikan transisi dari masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Langkah ini dilakukan guna mengembalikan aktivitas pemerintahan sekaligus memulihkan denyut ekonomi masyarakat terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemulihan wilayah terdampak bencana menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Ia mengatakan koordinasi awal difokuskan pada percepatan pendataan agar perencanaan pemulihan lintas sektor dapat dilakukan secara tepat.
“Koordinasi awal ini difokuskan pada percepatan pendataan sebagai dasar perencanaan pemulihan lintas sektor. Prioritas penanganan mencakup pemulihan infrastruktur, pembangunan hunian masyarakat terdampak, pemulihan ekonomi lokal, serta layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial-keagamaan,” ujar Pratikno.
Seiring membaiknya kondisi di sejumlah wilayah terdampak, pemerintah menargetkan pemulihan tidak hanya mengembalikan fungsi wilayah seperti sebelum bencana, tetapi juga membangun infrastruktur yang lebih tangguh. Pengaktifan kembali layanan pemerintahan daerah dinilai krusial sebagai penopang pulihnya pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.
Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya normalisasi pemerintahan daerah dalam fase transisi rehabilitasi. Menurutnya, pemulihan akan berjalan optimal ketika roda administrasi pemerintahan kembali berfungsi normal dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak.
“Bagi saya ada dua hal untuk pemulihan. Pertama, kantor pemerintahan berjalan dengan normal. Kedua, ekonomi berjalan yang ditandai dengan aktivitas jual beli masyarakat. Karena itu, kami akan percepat pemulihan layanan pemerintahan daerah,” kata Tito.
Tito juga menjelaskan pengerahan personel dilakukan secara bertahap. “Untuk hari ini 413 personel, besok 414 personel masuk tahap kedua, kemudian tahap ketiga 179 personel. Dan yang sudah ada di lokasi sebagai tim advance sebanyak 132 personel, sehingga totalnya 1.138 personel,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dampak bencana terhadap pemerintahan desa tergolong signifikan. Sebanyak 22 desa dilaporkan hilang, sementara 1.580 kantor desa di tiga provinsi terdampak bencana tidak dapat berfungsi normal. Dari jumlah tersebut, 93 kantor desa berada di Sumatra Utara dan 32 kantor desa berada di Sumatra Barat.
Pemerintah menilai pemulihan layanan dasar dan normalisasi pemerintahan desa merupakan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan wilayah pascabencana. Dengan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pemerintah optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.
