BANDA ACEH — Tokoh masyarakat Aceh, Nasruddin Nyak Dhien Gajah, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam menyiapkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai pembentukan lembaga khusus rehab–rekon menjadi kebutuhan mendesak mengingat besarnya dampak bencana yang bersifat lintas wilayah dan sektor.
Nasruddin mengatakan, kompleksitas persoalan pascabencana tidak dapat ditangani dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Menurutnya, diperlukan kelembagaan yang terintegrasi, fokus, dan berjangka panjang agar pemulihan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. “Kami bersama elemen masyarakat sipil di Aceh berharap ada lembaga khusus yang menangani rehab–rekon secara terpadu, sehingga pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan pemulihan juga membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah hingga tingkat desa. Dalam konteks tersebut, Nasruddin menilai arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada kepala daerah untuk mengoptimalkan peran keuchik sangat relevan. “Pendataan yang cepat dan akurat adalah fondasi utama penyaluran bantuan. Keuchik paling memahami kondisi warganya,” katanya.
Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kecepatan data terkait kerusakan hunian masyarakat pascabencana. Menurutnya, data tersebut akan menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan skema bantuan. “Berkaitan dengan masalah hunian, Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya tiga. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito.
Senada, Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, menegaskan bahwa penanganan dan pemulihan pascabencana harus menjadi prioritas seluruh pihak. Ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi korban, mulai dari hunian, kebutuhan pokok, hingga kerusakan infrastruktur. “Maka semua pihak harus menjaga fokus penanganan sehingga tahap rehabilitasi berjalan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Irmawan juga mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh provokasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Nasruddin menegaskan sikap serupa dengan mendorong masyarakat Aceh untuk menolak segala bentuk gerakan yang berpotensi memecah belah, termasuk Gerakan Aceh Merdeka. “Saat ini yang dibutuhkan Aceh adalah persatuan untuk bangkit dari bencana, bukan narasi lama yang justru menghambat pemulihan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat bersatu mendukung agenda rehabilitasi dan rekonstruksi demi masa depan Aceh yang lebih aman, damai, dan sejahtera. (*)
