Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Salah satu langkah konkret yang menjadi perhatian utama adalah percepatan pencairan anggaran bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan sejumlah lembaga terkait telah mengakselerasi pencairan berbagai program Bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Penyaluran Bansos juga dilakukan dengan pengawasan ketat dan transparan untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sebanyak 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dinyatakan mandiri sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Para KPM itu tidak lagi bergantung bantuan sosial (Bansos).
“Presiden ingin penerima Bansos ini naik kelas, tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi juga diberikan dukungan dan pendampingan agar menjadi keluarga yang lebih berdaya dan mandiri,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan capaian 77 ribu keluarga tersebut, hasil dari program graduasi yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi.
“Maka itu di tahun ini kita sudah memiliki lebih dari 77 ribu keluarga penerima manfaat yang sudah lulus atau graduasi, artinya sudah tidak menerima bansos lagi di tahun-tahun mendatang,” ujar Gus Ipul.
Kemensos menargetkan pada 2026 lebih dari 300 ribu KPM dalam PKH yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bansos pemerintah. Dia optimistis target tersebut tercapai karena sesuai arahan Prabowo bahwa pelayanan harus setara antara program perlindungan dan pemberdayaan sosial, agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat.
“Ke depan kita ingin porsi pemberdayaan dan perlindungan sosial seimbang. KPM juga harus dimotivasi agar tidak hanya menunggu bansos, tapi bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” kata Gus Ipul.
Kebijakan percepatan Bansos ini mendapatkan dukungan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengamat ekonomi yang menilai langkah tersebut efektif menjaga konsumsi rumah tangga, salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, arah kebijakan ekonomi kerakyatan mulai terasa nyata. Melalui perlindungan sosial yang kuat, pemerintah berupaya memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah gejolak ekonomi global.
